JAGAD maya Indonesia digegerkan dengan dialihkannya
Domain Name System (DNS) situs milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) awal Januari 2013. Seketika laman situs itu berganti wujud.
Kejadian
itu menjadi sorotan sejumlah media, dan sejumlah pihak pastinya
bertanya siapakah dalang dari pertiwa itu? Jumat,25 Januari 2013 malam
sebuah Warung Internet (Warnet) CV Surya Tama yang terletak di Jalan
Suprapti Kabupaten Jember, Jawa Timur didatangi oleh petugas kepolisian.
Salah
satu pekerja di Warnet itu pun digelandang ke Jakarta untuk diperiksa.
Tak lama berselang, munculah inisial 'WYA' yang bertanggungjawab atas
aksi deface ke situs presidensby.info. Belakangan insial itu merujuk
pada Wildan Yani Ashari, tidak banyak informasi terkait jatidiri remaja
yang menjaili situs orang nomor satu di Indonesia ini.
Pihak
keluarga baru dikabari perihal penangkapan tersebut keesokan harinya
melalui perangkat desa. Wildan, remaja 20 tahun ini merupakan salah satu
watga di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur.
Remaja
lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) -- sekarang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) ini dikenal sebagai siswa yang tidak terlalu menonjol
prestasi akademisnya.
Lulus pada 2010, ia langsung tenar berkat mengalihkan
Domain Name System
(DNA) situs SBY. Pihak sekolah pun kaget dengan peristiwa itu. Meski
mengetahui mantan anak didiknya bersalah, namun pihak sekolah meminta
agar Wildan dibina agar kemampuannya dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan positif.
Menariknya, hasil pemerikasaan yang
dilakukan oleh pihak kepolisian, Direktur II Tindak Pidana Ekonomi
Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyo mengatakan,
Wildan mengaku belajar komputer secara otodidak.
Sayangnya,
berkat kemampuannya ini Wildan terancam dikenakan Pasal 22 huruf b UU 36
Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Pasal 30 ayat 1,2,3 jo Pasal 32
ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Sementara itu,
dukungan pun terus datang. Terkini, sebuah aksi #OpFreeWildan mengerjai
sejumlah situs milik instansi pemerintah. Bahkan sebuah pernyataan
di-posting untuk meminta Pemerintah Indonesia bertindak secara adil.